buat tugas etika dan profesionalisme dari dosen kami http://www.firman-its.com/
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :
· Politik adalah usaha usaha yag ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
· Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara
· Politik merpakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat
· Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik ]
Banyaknya pandangan masyarakat tentang politik, baik positif maupun negative, namun sayangnya lebih banyak pandangnan tentang politik itu kejam, poltik itu datang untuk menghantam, politik itu “penjilat”,”penghasut”,”menindas”.
Banyaknya pandangan tentang politik yang ditapilakan dimedia sering tak mengeal etika, keras jahat, penuh perjudian penghianatan, bahkan lebih tragis lagi pembunuhan. asupan informasi yang negative yang diterima masyarakat, secara tidak langsung sangat mempengaruhi pandangnan mengenai politik. Tak jarang politik dijauhi atau bahkan didekati untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Apakah semua pernyataan diatas sesuai dengan fungsi dari politk itu sendiri? Mengapa politik menjadi tidak bereetika ?. secara etimologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan , penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka pada tataran substansi, politik mengeal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas, kepentingan kolektif (masyarakat)secara jujur dan sungguh-sunguh.
Berpolitk tidak hanya dilakukan oleh anggota dewan, anggota partai politik atau orang yang duduk di jajaran eksekutif, salah satu contoh ruang lingkup berpolitik adalah dalam keluarga.
Politk tak beretika salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi dipahami sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan.
Perlunya pengajaran etika berpolitik sejak dini, dimaksudkan agar tumbuhnya pribadi anak yang mengerti secara jelas apa itu politk, sehingga penyalagunaan politik dapat diminimalisasikan.
Peran guru secara moral memiliki tanggung jawab secara etis atas persoalan-persoalan politik bangasanya, guru sebagai pengajar diharapkan tidak hanya sebagai mengajarkan tentang ilmu pasti, namun diperlukanya juga pengajaran moral dan etika, karena kurangnya pengetahuan tetang etika (contohnya dalam bidang politik), mengakibatkan “bom waktu” di kemudian hari.
Peran guru ini sangat membatu bangsa degan melakukan kritik-kritk terhadap budaya politik yang dianggap menyeleweng. Dengan begitu, pengajaran sejak dini tentang etika berpolitik ini menanamkan rasa perjuangan kearah yang lebih baik bagi para anak didik,
ADAPUN TUNTUTAN YANG MENDUKUNG MEMBANGUN ETIKA BERPOLITK SEDINI MUNGKIN
1. Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, yaitu dengan menghargai keberagaman manusia (suku, usia, dan jenis kelamin).
2. Upaya memperluas lingkup kebebasan.
3. Membangun institusi – institusi yang adil yang bisa bisa melalui insitusi formal (pemerintahan) dan non formal, serpti lembaga adat dan agama. Institusi diharapkan mampu menjembatani persoalan social yang berbasiskan kesetaraan dan keadilan.
BEBERAPA PROGRAM YANG MENDUKUNG ETIKA BERPOLITIK SEDINI MUNKIN ATARA LAIN
1. Meretes etika berpolitik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga : membasakan pola relasi yang seimbang antara dua jeis manusia, menghargai keberagaman, dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil
2. Memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga dusun, lembaga adat dan lembaga agama dengan mengan mengintegrasikan etika politik didalamnya , juga terhadap peraturan-peraturan internal partai, baik AD/ART, program dan peraturan-peraturan partai lainnya.
3. Memperkuat komunitas ditingkat akar rumput, terutama perempuan agar melek politik, serta adanya peraturan yag tegas dan dijamin dalam hokum (berupa sangsi) yang ketat terhadap proses pengambilan kebijakan yang tidak menyertakan perempuan di setiap institusi.
4. Perlu memotivasi perempuan untk bersedia mengambil peran dalam kancah politik melalui sosialisasi, advokasi dan fasilitasi bagi kader politik perempuan, pematangan konsensus bersama untuk mewujudkan keadilan bersma, perempuan dan laki-laki.
5. Yang lebih signifikan adalah membangun proses penyadaran akan pentingnya etika politik dalam setiap lapisan masyarakat.
6. Ingatan social terhadap kekerasan di masa lalu membutuhkan pertanggung jawaban sebagai wujud dari sebuah etika politik, karena itu, perlu tindakan kongkrit seluruh insatansi, terutama pemerintahan dalam menyikap situasi ini yang juga melibatkan komponen perempuan dalamnya. [ http://id.acehinstitute.org ]
